Hidayatul Fikri, selaku Koordinator Tim Ketahanan Pangan dan Pembangunan Daerah Tertinggal Aliansi DEMA PTKIN Seluruh Indonesia, menegaskan bahwa narasi kesejahteraan buruh tidak boleh hanya terhenti pada sektor manufaktur perkotaan. Ia menyerukan agar negara mulai memalingkan wajah pada jutaan buruh tani yang menjadi tulang punggung stabilitas nasional.
“Buruh tani adalah pilar utama ketahanan pangan kita, namun ironisnya, mereka sering kali menjadi kelompok yang paling pertama terpapar kemiskinan saat harga pangan bergejolak. Momentum Hari Buruh tahun ini harus menjadi titik awal bagi Pemerintah untuk menetapkan standar upah layak bagi pekerja lahan yang selama ini hak-hak ekonominya terabaikan,” tegas Fikri dalam keterangan resminya (01/05).
Transformasi Anggaran Rp210,4 Triliun untuk Keadilan Pekerja
Fikri menyoroti secara kritis lonjakan anggaran ketahanan pangan tahun 2026 yang melonjak hingga Rp210,4 triliun. Menurut analisisnya, kenaikan signifikan ini harus berorientasi pada manusia (human-centered), bukan sekadar pada pengadaan fisik atau infrastruktur beton.
Ia mendesak agar anggaran fantastis tersebut mampu mengintervensi kesejahteraan buruh tani secara nyata melalui penetapan standar upah minimum sektoral pertanian. Baginya, tanpa standar upah yang memadai, buruh tani akan terus terjebak dalam siklus kemiskinan meski produksi nasional meningkat. Sejalan dengan itu, negara dituntut hadir memberikan subsidi jaminan sosial agraris yang menyeluruh—meliputi kesehatan dan kecelakaan kerja—guna melindungi mereka dari risiko kerja yang tinggi di bawah ancaman krisis iklim.
Lebih lanjut, Fikri menekankan pentingnya reformasi rantai pasok pangan yang berkeadilan. Pemerintah harus hadir memutus mata rantai distribusi yang eksploitatif agar hasil peluh buruh tani dihargai dengan nilai tukar yang pantas melalui koperasi-koperasi tani lokal. Upaya ini harus didukung dengan akses inklusif terhadap teknologi dan pendidikan pertanian, sehingga buruh tani memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan modernisasi dan meningkatkan nilai tawar mereka dalam ekosistem pangan nasional.
Sebagai langkah fundamental, Hidayatul Fikri juga menggugat percepatan reformasi agraria. Ia memandang bahwa pemberian akses dan hak atas tanah bagi buruh tani tak bertanah (landless) adalah cara paling bermartabat untuk mengubah status mereka dari sekadar pekerja upahan menjadi petani mandiri yang berdaulat atas sumber penghidupannya sendiri.
“Pembangunan kedaulatan pangan nasional harus dimulai dengan memanusiakan para pekerjanya. DEMA PTKIN akan terus menjadi garda terdepan dalam mengawal setiap kebijakan agar keringat buruh tani di seluruh nusantara dihargai dengan kesejahteraan yang bermartabat,” tutup Fikri.
0 Komentar